Menimbang Kembali Komisariat IPNU-IPPNU Berbasis Sekolah

 

Pak Guru NINE saat menjadi pemateri Makesta PR IPNU Sidomulyo, Megaluh, Jombang

[Pacarpeluk, Pak Guru NINE]

“Cak, bagaimana caranya agar IPNU dan IPPNU bisa masuk di sekolah-sekolah negeri?”, tanya salah seorang aktivis IPNU kepada saya yang juga mantan aktivis IPNU dan sekarang menjadi guru di sekolah negeri. Atas pertanyaan tersebut saya memiliki perspektif yang mungkin berbeda dari apa yang diharapkan penanya itu. Penjelasannya sebagaimana diuraikan dalam narasi di bawah ini.

Mengembangkan IPNU dan IPPNU di kalangan pelajar di sekolah-sekolah negeri tidak harus secara langsung masuk dalam wilayah kekuasaan sekolah. Terlalu riskan dan berisiko, mengembangkan banom NU ini masuk ke dalam sekolah-sekolah negeri, karena telah ada OSIS sebagai satu-satunya organisasi resmi intra sekolah. Idealnya pengurus komisariat memang berbasis pada sekolah, pesantren atau madrasah. Akan tetapi pencatutan nama sekolah, pesantren atau madrasah sebagai nama komisariat bisa jadi menimbulkan keberatan bagi pihak pimpinan lembaga pendidikan itu.

Atas dasar itu, IPNU dan IPPNU harus mengembangkan peran sebagai organisasi ektra siswa yang bisa menghimpun para siswa dari berbagai sekolah. Dengan peran tersebut penamaan komisariat tidak harus berbasis pada nama lembaga pendidikan tertentu, namun bisa dengan nama lain. Misal, dulu para aktivis IPNU dan IPPNU MAN 1 Jember, Pesantren Miftahul Ulum Kaliwates, Pesantren Annisa Kaliwates dan Pesantren Tegal Besar menghimpun diri dalam Komisariat Besar (Kombes) Imam Bonjol.

Dengan peran sebagai organisasi ekstra, IPNU dan IPPNU harus kreatif dalam mengemas program kerja atau acara, agar bisa menarik simpati para pelajar untuk bergabung dengan organisasi itu. Caranya adalah dengan membuat deferensiasi kemasan program kerja atau acara dengan yang ada dalam OSIS. Jika terpaksa ada kesamaan secara umum, maka IPNU dan IPPNU harus menampilkan keunikan dan kekhasannya, khususnya dalam pencitraan remaja.

Membidik siswa secara langsung untuk bergabung dalam IPNU atau IPPNU melalui sekolah memerlukan energi yang besar, karena para aktivis IPNU atau IPPNU harus bersaing secara kreatif dengan OSIS. Tenaga, pikiran dan dana yang dibutuhkan jauh lebih besar, padahal belum tentu hal itu bisa menarik perhatian siswa yang telah beraktivitas dan berorganisasi di sekolah melalui OSIS.

Jika hal itu tidak mampu dilakukan, maka membidik pelajar Nahdlatul Ulama melalui pembentukan pengurus ranting di desa-desa, khususnya lagi langsung berbasis masjid atau musholla, tentu jauh lebih tepat sasaran. Manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Desa menjadi semarak dengan berbagai kegiatan positif. Para pelajar yang berada di desa bisa aktualisasi diri. Dukungan pemerintah desa dan masyarakat umum lebih mudah diperoleh, sehingga hubungan simbiosis mutualis dengan mudah terjadi.

Meskipun kegiatan yang dilakukan sederhana, namun potensi ketertarikan para pelajar yang sudah pulang ke desa, khususnya masjid dan musholla masing-masing terhadap kegiatan IPNU atau IPPNU akan jauh lebih besar. Organisasi ini bisa menjadi sarana aktualisasi diri, sehingga mereka tidak lagi menghabiskan waktu dengan nganggur di dalam rumah setelah kembali dari sekolah.

Perhatian pengurus IPNU dan IPPNU jangan diforsir untuk mengembangkan komisariat, berbasis sekolah atau madrasah, yang belum tentu berbanding lurus dengan sambutan dari pihak lembaga pendidikan. Pengembangan ranting jauh lebih prospektif daripada pengembangan komisariat berbasis lembaga pendidikan. Inilah wahana latihan bermasyarakat yang sesungguhnya. Inilah bentuk kepedulian nyata generasi muda terhadap lingkungan masyarakatnya.

Pengurus Cabang dan Anak Cabang lebih baik segera menyusun strategi dalam melaksanakan program-program yang langsung menyasar pada para pelajar kader NU di desa-desa. Dirikanlah pengurus ranting di desa. Sapalah mereka dengan berbagai program kegiatan populis yang langsung bisa diterapkan di desa itu, niscaya kemaslahatan yang dihasilkan akan jauh lebih besar, insyaallaah. [png]