Saatnya Polisi Ikut Mengurai Macet

Lebih dari sekadar mengurai kemacetan, kehadiran polisi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat. 

[Jombang, Pak Guru NINE] – Setiap pagi di Jombang, suara deru kendaraan dan denting bel sekolah bersahut-sahutan dalam simfoni rutinitas kota. Di balik irama itu, tersimpan satu kenyataan yang tak bisa kita tutupi: kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi di waktu-waktu ekstrem, terutama pagi hari saat pelajar dan pekerja tumpah ruah di jalanan dengan tujuan mulia—menuntut ilmu dan mencari nafkah. Fenomena ini bukan hanya soal kemacetan, tetapi lebih jauh menyangkut soal nyawa, keselamatan, dan kelangsungan hidup yang aman dan tertib.

Saya ingin menyampaikan aspirasi ini bukan hanya sebagai warga yang setiap hari berjibaku dengan kemacetan saat menuju sekolah, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang mengabdi untuk mendidik generasi muda dan menjaga nilai-nilai kemaslahatan.

Jombang, dengan identitasnya sebagai kota santri yang memiliki banyak sekolah dan madrasah, memang memiliki kepadatan lalu lintas tinggi pada pagi hari, sekitar pukul 06.00 hingga 07.00 WIB. Ini adalah “jam genting” di mana hampir semua jenjang pendidikan memulai aktivitas secara bersamaan. Jalan-jalan seperti Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kusuma Bangsa, Pattimura, Gubernur Suryo, hingga kawasan sekitar Alun-Alun menjadi titik-titik padat yang tak jarang disertai potensi kecelakaan.

Memang, sekolah dan institusi lain telah memiliki satuan pengamanan internal. Namun, dalam kondisi ekstrem tersebut, petugas keamanan sekolah sering kewalahan menghadapi arus kendaraan yang tinggi, terutama saat para orang tua berhenti sejenak untuk menurunkan anaknya atau siswa menyeberang jalan yang ramai. Di sinilah kehadiran aparat kepolisian sebagai garda depan ketertiban lalu lintas menjadi sangat penting.

Sebagai seorang Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, saya memandang masalah ini melalui lensa maqashid al-syari'ah—tujuan luhur syariat Islam yang berpusat pada lima hal pokok: hifzh al-din (menjaga agama), hifzh al-nafs (menjaga jiwa), hifzh al-‘aql (menjaga akal), hifzh al-mal (menjaga harta), dan hifzh al-nasl (menjaga keturunan). Dalam konteks lalu lintas, kehadiran polisi untuk menjaga keselamatan pelajar dan pengguna jalan adalah bagian dari hifzh al-nafs, menjaga jiwa dan keselamatan manusia. Bahkan dalam kaidah ushul fikih disebutkan, “Dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih” — mencegah kerusakan (bahaya) harus diutamakan daripada menarik kemaslahatan.

Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penugasan aparat kepolisian belum sepenuhnya berbasis kebutuhan. Banyak personel yang justru berjaga di titik-titik persimpangan yang telah memiliki lampu lalu lintas aktif dan lancar, sementara di depan sekolah—yang menjadi simpul kemacetan dan kerawanan—tidak tampak satu pun petugas yang hadir. Maka, perlu ada penataan ulang strategi penugasan, menggeser fokus dari rutinitas administratif menuju respons kebutuhan riil masyarakat.

Sebagai guru di SMAN 2 Jombang, saya setiap hari menyaksikan bagaimana kondisi di depan sekolah kami begitu padat dan berpotensi bahaya, terutama bagi siswa yang berjalan kaki atau diturunkan oleh orang tua dari kendaraan yang berhenti sembarangan karena tidak adanya rekayasa lalu lintas yang efektif.

Bila saja ada satu atau dua polisi yang ditugaskan untuk mengatur lalu lintas di titik-titik rawan pada pukul 06.00–07.00, niscaya arus kendaraan akan lebih teratur. Orang tua akan lebih tenang, siswa lebih aman, dan guru lebih siap mengajar tanpa harus menahan stres di awal hari. Bahkan bila perlu, penugasan ini bisa diperluas ke jam pulang sekolah sekitar pukul 15.00–15.30, yang meski tidak sepadat pagi hari, tetap menyimpan potensi kerawanan yang tidak bisa diabaikan.

Saya memahami bahwa jumlah personel polisi memang terbatas. Namun dengan pengelolaan dan rotasi yang bijak, serta koordinasi yang sinergis dengan pihak sekolah, langkah ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Dalam perspektif fiqih siyasah (kebijakan publik Islam), tanggung jawab penguasa adalah menghadirkan rasa aman dan mengatur kehidupan masyarakat secara adil dan proporsional. Polisi adalah representasi negara di jalanan—kehadirannya bukan semata mengatur lalu lintas, tetapi juga menghadirkan negara dalam wajah yang peduli dan tanggap terhadap kebutuhan warganya.

Saya juga berharap kehadiran polisi di lapangan bukan hanya bersifat seremonial. Jangan sampai petugas hanya datang sebentar untuk dokumentasi, kemudian pergi, padahal keberadaan mereka sangat dibutuhkan saat itu. Ketulusan pengabdian dan keberlanjutan peran menjadi kunci. Dalam bahasa agama, ini menyangkut amanah dan mas’uliyyah—tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun akhirat.

Kita tidak ingin melihat anak-anak kita tumbuh dalam sistem sosial yang abai. Kita ingin mereka belajar disiplin, tertib, dan saling peduli—dan semua itu bermula dari lingkungan yang aman dan teratur. Bukankah Nabi Muhammad ﷺ bersabda: “La darara wa la dirar”—tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan?

Jombang, sebagai kota religius dan pusat pendidikan, seharusnya menjadi teladan dalam pengelolaan lalu lintas yang manusiawi, tertib, dan selamat. Langkah kecil dengan menugaskan polisi secara tepat waktu dan tepat lokasi akan membawa dampak besar, bukan hanya bagi kelancaran jalan, tetapi juga bagi ketenangan jiwa para pelajar, guru, orang tua, dan masyarakat luas.

Semoga aspirasi ini sampai kepada para pemangku kebijakan. Semoga langkah-langkah kecil ini menjadi jalan menuju masyarakat yang lebih beradab, tertib, dan berakhlak mulia. Karena sejatinya, ketertiban adalah bagian dari iman, dan keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Wallahu a’lam bish-shawab.[pgn]

Nine Adien Maulana – GPAI SMAN 2 Jombang - Sekretaris DP MUI Kabupaten Jombang