Tidak Profesional! Guru Besar Linguistik UINSA Surabaya Soroti Akronim Aplikasi Online Pemerintah

Pengukuhan Kamal Yusuf sebagai Guru Besar bidang Linguistik UINSA Surabaya.

[Surabaya, Pak Guru NINE] - Guru besar bidang linguistik UIN Sunan Ampel Surabaya, Kamal Yusuf, menyoroti polemik akronim pada sejumlah program berbasis aplikasi digital dalam pelayanan masyarakat yang dirilis oleh sejumlah instansi pemerintah. Kamal menilai akronim-akronim tersebut cenderung memiliki pemaknaan negatif dan bias dari substansi yang dituju oleh program-program tersebut.

Kamal menilai bahwa pemerintah setempat tidak sensitif dalam menggunakan variasi bahasa dan memahami konteks sosial. “Penggunaan bahasa yang informal bahkan cenderung vulgar dalam ranah resmi pemerintahan dapat dianggap sangat tidak pantas dan tidak profesional. Hal ini dapat menyinggung rasa sosial publik bahkan misinterpretasi masyarakat,” ujarnya di Surabaya, Selasa (9/7/2024).

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya ini menekankan bahwa penggunaan akronim yang tidak senonoh dan berkonotasi negatif justru menurunkan citra dan martabat bahasa, serta mengurangi profesionalisme pemerintahan. “Penggunaan bahasa yang tidak senonoh dan berkonotasi negatif dalam ranah resmi pemerintahan dapat menurunkan citra dan martabat bahasa itu sendiri,” tegas Kamal.

Selain itu, Kamal menyebutkan bahwa penggunaan akronim Sipepek yang nyeleneh itu mengakibatkan ketidakjelasan fungsi dan tujuan awal dari keberadaan aplikasi yang dibuat. Akibatnya, program yang dirilis pemerintah berpotensi menimbulkan tafsir yang di luar konteks dari substansi yang sebenarnya. “Ini karena Pemkab Cirebon membuka peluang stigma negatif dan misinterpretasi,” sesalnya.

Atas polemik yang terjadi di ruang publik, Kamal yang merupakan doktor lulusan University of Leipzig, Jerman, mendesak Pemkab Cirebon untuk meninjau kembali penggunaan akronim nyeleneh pada aplikasi dan program-program mereka. Dia menyarankan agar digunakan nama yang jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan konteks aplikasi atau program. “Lakukan riset dan survei untuk mengetahui persepsi masyarakat, gunakan bahasa yang santun, sopan, dan mencerminkan nilai luhur bangsa. Libatkan pakar bahasa dan ahli komunikasi dalam proses penamaan aplikasi dan program pemerintah,” tandas Kamal.

Sebagaimana diketahui sejumlah instansi pemerintah telah merilis sejumlah program layanan masyarakat dengan akronim-akronim yang menimbulkan polemik, seperti SiPepek, Sithole, Simontok, Sisemok, Sicantik, Siganteng, Sipedo, Mas Dedi, mamang Jantan, Jebol Ya Mas. Akronim-akronim tersebut dinilai menimbulkan konotasi negatif dan mengundang kontroversi di kalangan masyarakat.

Salah satu contoh adalah aplikasi SiPepek, yang digunakan oleh Pemkab Cirebon untuk Sistem Informasi Administrasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Namun, akronim ini dianggap vulgar dan tidak pantas untuk digunakan dalam konteks resmi pemerintahan. Begitu pula dengan akronim Sithole yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Konsultasi Hukum Online yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Semarang, namun terdengar tidak sopan dan menyinggung sebagian masyarakat.

Program lainnya seperti Simontok yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD Terintegrasi yang digunakan oleh Pemkab Hulu Sungai Tengah, juga mendapat kritik karena namanya mirip dengan istilah vulgar yang dikenal dalam budaya populer. Hal serupa terjadi pada akronim Sisemok (Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan) yang digunakan oleh Pemkab Pemalang dan Sicantik (Sistem Informasi Kehadiran dan Kinerja) yang digunakan oleh Pemkab Bogor, yang meskipun tidak bermaksud menyinggung, namun tetap dianggap kurang pantas dan tidak profesional.

Akibat dari penggunaan akronim-akronim ini, program-program yang sebenarnya bertujuan baik dan mempermudah pelayanan masyarakat justru mendapatkan tanggapan negatif dan menimbulkan kontroversi. Oleh karena itu, Kamal Yusuf menegaskan pentingnya pemilihan kata yang tepat dan sopan dalam penamaan program-program pemerintahan untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga citra positif pemerintah di mata masyarakat.[pgn]