Bertempat di kantor DP MUI Kabupaten Jombang ini, kami berdiskusi, berdebat dan bermusyawarah menyikapi dinamika aktual yang berkembang di dalam masyarakat.

[Jombang, Pak Guru NINE] - Akhir-akhir ini, wacana tentang jumlah hari sekolah kembali mengemuka di ruang publik. Tidak sedikit masyarakat yang menginginkan agar pemerintah mengembalikan sistem enam hari sekolah sebagaimana dulu pernah berlaku. Di sisi lain, ada pula yang bersikukuh bahwa lima hari sekolah dengan dua hari libur justru lebih relevan dengan kebutuhan anak dan perkembangan zaman.

Sebagai seorang guru sekaligus aparatur sipil negara yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan dunia pendidikan, saya pribadi telah menuliskan pandangan saya dalam dua esai: “6 Hari Sekolah: Antara Kenyataan, Harapan,dan Solusi” serta “Lima Hari Sekolah: Sebuah Refleksi Subjektif”. Dalam tulisan itu, saya mencoba menghadirkan analisis yang obyektif sekaligus refleksi subjektif sebagai pelaku kebijakan di lapangan.

Menariknya, aspirasi publik ini juga ditanggapi oleh sahabat diskusi saya di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jombang, Ahmad Faqih. Beliau menyampaikan gagasan dengan judul “Sekolah 5 Hari vs. 6 Hari” yang menurut saya patut kita cermati bersama. Dari gagasan itu, kita bisa belajar banyak tentang bagaimana sebaiknya isu ini ditempatkan secara proporsional, tanpa terburu-buru terjebak dalam dikotomi menang-kalah.

Lima Hari Sekolah: Efisiensi dan Keseimbangan

Menurut Ahmad Faqih, sistem lima hari sekolah memiliki sejumlah keunggulan. Pertama, keseimbangan kehidupan anak. Dengan libur dua hari, siswa punya kesempatan lebih untuk berkembang di luar aspek akademik. Mereka bisa berkumpul bersama keluarga, berkreasi dalam seni, berolahraga, atau sekadar menikmati waktu istirahat. Dalam perspektif psikologi perkembangan, ruang istirahat yang cukup memang sangat vital untuk kesehatan mental serta pertumbuhan sosial-emosional anak.

Kedua, sistem lima hari memberi peluang lahirnya pendidikan yang lebih holistik. Anak-anak tidak hanya belajar di ruang kelas, melainkan juga bisa aktif dalam kegiatan komunitas, kursus, atau program non-formal lainnya. Dengan begitu, pembelajaran tidak terjebak dalam rutinitas kaku, melainkan menyentuh dimensi kehidupan yang lebih luas.

Ketiga, dari sisi efisiensi, pembelajaran yang dipadatkan dalam lima hari bisa lebih fokus. Guru pun mendapat tambahan waktu untuk merencanakan pembelajaran yang lebih matang.

Namun, model ini tidak tanpa tantangan. Misalnya, kesiapan sekolah dalam menyiapkan sarana pendukung seperti ruang ibadah, kantin, dan ruang makan. Setelah jam makan siang, energi guru dan siswa biasanya sudah terkuras, sehingga menjaga konsentrasi menjadi pekerjaan tersendiri. Selain itu, ada persoalan sosial: tidak semua orang tua bisa menemani anak di akhir pekan, terutama mereka yang bekerja enam hari dalam seminggu.

Enam Hari Sekolah: Disiplin dan Kearifan Lokal

Sementara itu, pendukung enam hari sekolah biasanya berangkat dari kekhawatiran akan berkurangnya jam belajar. Dengan tambahan satu hari, siswa dianggap punya waktu lebih untuk mendalami mata pelajaran yang sulit seperti matematika dan sains.

Selain itu, enam hari sekolah dinilai mampu membentuk rutinitas dan kedisiplinan anak. Aktivitas belajar yang konsisten bisa melatih mereka terbiasa dengan ritme kehidupan yang lebih teratur.

Yang tak kalah penting, sistem enam hari dianggap lebih sesuai dengan kondisi sosial mayoritas orang tua yang bekerja enam hari. Bila anak libur dua hari sementara orang tua tetap bekerja, risiko anak kurang terpantau bisa muncul. Dari sinilah muncul argumen bahwa sekolah enam hari justru lebih aman bagi sebagian keluarga.

Model enam hari juga memberi ruang bagi pendidikan non-formal berbasis kearifan lokal seperti madrasah diniyah, TPQ, klub olahraga, atau lembaga bimbingan belajar. Semua lembaga ini dapat tetap eksis dan berkontribusi membentuk karakter positif anak bangsa.

Menyusun Ulang Paradigma

Dari paparan Ahmad Faqih, saya melihat benang merah bahwa perdebatan ini sejatinya tidak bisa disederhanakan menjadi soal lebih baik lima atau enam hari sekolah. Persoalannya jauh lebih kompleks: apa sebenarnya tujuan pendidikan yang kita cita-citakan?

Kalau tujuannya hanya menambah jam tatap muka, maka enam hari sekolah tampak lebih menguntungkan. Tapi jika tujuannya melahirkan generasi yang seimbang secara akademik dan emosional, maka dua hari libur dalam sistem lima hari sekolah bisa lebih relevan.

Maka, yang jauh lebih penting daripada jumlah hari adalah kualitas pembelajaran. Bukan berapa jam anak duduk di kelas, melainkan bagaimana mereka bisa belajar dengan gembira, efektif, dan bermakna. Fleksibilitas sistem juga perlu diperhatikan, karena kebutuhan anak di desa bisa berbeda dengan anak di kota; kebutuhan jenjang SD jelas berbeda dengan SMA.

Selain itu, keterlibatan orang tua dan komunitas tidak boleh diabaikan. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, melainkan ekosistem bersama. Justru kolaborasi inilah yang menjadi kunci bagi terciptanya generasi yang tangguh dan berkarakter.

Pada akhirnya, kita semua perlu keluar dari jebakan dikotomi lima hari versus enam hari sekolah. Jumlah hari hanyalah satu potongan kecil dari puzzle besar bernama pendidikan.

Yang lebih utama adalah bagaimana menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat—bagi anak, guru, maupun keluarga. Pendidikan bukan soal seberapa lama kita berada di sekolah, tetapi seberapa dalam kita belajar menjadi manusia yang utuh.[pgn]

*Ahmad Faqih adalah Kepala Badan Eksekutif Yayasan PP. Al-Aqobah Jombang yang juga bertugas sebagai salah satu sekretaris DP MUI Kabupaten Jombang.

Baca juga!